Rabu 29 Jul 2015 16:23 WIB

JK Sebut Waduk Penting Atasi Kekeringan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Salah satu kawasan yang dilanda kekeringan (ilustrasi).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang/ca
Salah satu kawasan yang dilanda kekeringan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf mengatakan pentingnya pembangunan waduk di sejumlah daerah untuk mengatasi kekeringan yang tengah terjadi saat ini. Sebab, kekeringan yang melanda di sejumlah daerah dikhawatirkan dapat menggangu hasil produksi pertanian.

"Iya justru supaya jangan kekeringan harus ada waduk. Justru karena kekeringan kita butuh waduk bukan karena kekeringan kita tidak butuh waduk, terbalik itu," kata JK di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).

Oleh karena itu, ia menegaskan upaya pemerintah untuk membangun waduk, termasuk rencana penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, justru tidak akan merugikan masyarakat. JK pun juga meminta agar masyarakat tidak khawatir rencana pemerintah tersebut. Sebab, pemerintah menjamin ganti rugi sesuai undang-undang yang akan diberikan kepada masyarakat setempat.

"Sudah diusahakan kalau tidak maka berlakulah undang-undang pembebasan lahan tapi pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, akan dianggarkan dengan dana yang cukup di APBN, jangan khawatir," kata JK.

Sebelumnya, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menolak rencana Pemerintah Pusat terkait penggenangan Waduk Jatigede. DPKLTS mengatakan ada masalah sosial dan budaya yang harus diperhatikan dalam permasalahan Waduk Jatigede ini.

Salah satu alasannya ialah terkait adanya situs bersejarah di area penggenangan. Ketua DPKLTS Mubiar Purwasasmita mengatakan ada sebuah situs kabuyutan di area tersebut.

Situs kabuyutan tersebut dipercaya merupakan peninggalan Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi cikal bakal masyarakat Sunda di kawasan tersebut. "Ini bukan masalah ganti rugi," ujar Mubiar, Selasa (28/7).

Selain itu, Mubiar mengatakan masyarakat di Jatigede mendapatkan kesejahteraan dari bertani. Mubiar mengatakan selama ini perencanaan pemindahan warga kurang matang. Mubiar menilai proses pemindahan warga ini tidak diimbangi dengan mempertimbangkan budaya bertani yang melekat pada masyarakat Jatigede.

Ia menilai proses relokasi yang sebelumnya dilakukan tidak memperhitungkan budaya tani tersebut, sehingga banyak warga yang menolak untuk pindah. Menurut Mubiar, pemerintah seharusnya tetap mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Waduk Jatigede rencananya akan digenangi dengan luas mencapai hampir 5 ribu hektare. Waduk Jatigede ini diperkirakan akan dapat menampung air dengan volume hingga 980 juta meter kubik. Rencananya, penggenangan akan dilakukan pada 1 Agustus mendatang dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement