REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk menyuplai air bersih. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan warga yang terkena dampak kekeringan di seluruh wilayah di provinsi itu.

"Tahun ini, kita mengalokasikan anggaran untuk menyuplai air bersih sebesar Rp200 juta. Anggaran ini untuk seluruh wilayah yang kekurangan air bersih akibat kekeringan," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Husni Thamrin, Senin (27/7).

Menurut dia, alokasi anggaran ini tidak banyak berubah kendati pemerintah provinsi masih kewalahan memenuhi suplai air bersih warga yang terkena dampak kekeringan.

"Anggaran Rp200 juta ini memang masih sangat kurang. Karenanya kita harapkan pemerintah kabupaten/kota bisa menyuplai air bersih secara maksimal sebelum meminta bantuan kepada provinsi," ujarnya.

Kata dia, dana Rp200 juta ini dipergunakan untuk mengoperasikan empat mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Masing-masing truk dioperasikan tiga taruna siaga bencana (tagana) dengan upah per hari Rp50 ribu untuk masing-masing tagana.

"Dana Rp200 juta ini juga dipergunakan untuk membeli solar termasuk air, karena jarak tempuh mobil yang mencapai 45 km dari tempat pengambilan air hingga ke titik bagi ini tentu membutuhkan solar yang lumayan banyak," katanya.

Karena itu, lanjutnya, dana sebesar Rp200 juta itu hanya bisa dipergunakan selama 120 hari atau tiga bulan.

"Kita punya empat mobil. Tahun ini kita menambah dua mobil tangki dan kini tengah diproses pengadaannya," ujarnya.

Untuk data kekeringan diyakini tidak jauh berbeda dengan 2014. Kekeringan terjadi hampir merata di seluruh wilayah NTB, kecuali Kota Mataram. Kekeringan terjadi di 53 kecamatan atau 232 desa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika