REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mulai memantapkan rencana pengamanan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus mendatang. Senin (27/), Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf mengundang para pemangku kebijakan yang terkait dengan agenda tersebut untuk berkoordinasi.
Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kasdam V/Brawijaya Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau, serta Bupati Jombang Nyono Suharli, serta Kapolres Jombang AKBP Djarwoko.
Rapat koordinasi yang digelar mulai pagi hingga tengah hari itu diawali dengan laporan kondisi terkini dari Bupati Jombang dan Kapolres Jombang. “Tadi rapat persiapan pengamanan Muktamar. Secara umum, kami siap mengamankan. Kita juga libatkan TNI dan Banser,” ujar Irjen Pol Anas Yusuf, dijumpai seusai rapat.
Anas menjelaskan, jajaran Polda Jawa Timur mengerahkan 1.500 personel untuk menjaga kelancaran agenda lima tahunan ormas Islam terbesar di Tanah air itu. Menurut Anas, unsur yang paling banyak dilibatkan berasal dari satuan lalu lintas.
Sebab, menurut dia, kegiatan akbar itu diprediksi membuat aktivitas lalu lintas di kawasan Jombang rawan mengalami kemacetan. “Laporan intelijen sementara, tidak ada potensi kerawanan, kecuai soal kemacetan,” kata Anas.
Kemacetan, ia menjelaskan, akan terjadi di sejumlah titik di Kota Jombang, terutama jalan sekitar alun-alun Jombang, yang merupakan pusat kabupaten Jombang. Terlebih, di tempat tersebut, pada hari perdana Muktamar, Sabtu (1/8), dilangsungkan pembukaan kegiatan yang dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Anas, pengamanan akan diperketat saat Presiden Jokowi hadir saat membuka muktamar.
“(Bandara) Juanda juga dilakukan pengamanan, kan Presiden Jokowi lewat sana,” kata Anas.