REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyebut bahwa Jokowi banyak menerima aduan soal penyelewengan dalam kasus penegakan hukum. Karenanya, dalam peringatan Hari Bhakti Adyaksa pada Rabu (22/7) kemarin, Presiden mengingatkan agar penegak hukum tidak memeras tersangka dan menjadikannya sebagai mesin ATM.

"Ya Presiden kan banyak terima pengaduan dari berbagai pihak mengenai hal itu. Jadi presiden dalam kesempatan Hari Kejaksaan menyampaikan itu," kata Teten di Istana Negara, Kamis (23/7).

Karena menyadari masih banyaknya penyelewengan, ucap Teten, maka Presiden menginstruksikan agar ada pembenahan total di tubuh Kejaksaan. Penegakan hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus bebas dari penyimpangan dalam penanganan kasus.

"Presiden menghendaki Kejaksaan melakukan pembenahan internal. Ini juga berlaku untuk semua lembaga hukum lain," katanya.

Selain soal tersangka yang dijadikan mesin ATM, Teten menyebut Jokowi juga memberi perhatian serius pada sejumlah kasus kriminalisasi, utamanya kriminalisasi pada pejabat yang bisa mengganggu percepatan pembangunan.

Berbicara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menyatakan hal senada. Presiden Jokowi, kata dia, menginginkan ada reformasi di semua lembaga penegak hukum. "Dalam pidato kemarin, reformasi penegakan hukum harus dilakukan, termasuk di jajaran Kejaksaan dan juga sinergi dengan lembaga lain," ujar Pratikno.

Seperti diketahui, dalam peringatan Hari Bhakti Adyaksa di Kejaksaan Agung, Presiden Jokowi menyinggung soal penyelewengan dalam penegakan hukum di Indonesia. Jokowi menyebut, banyak tersangka yang diperas dan dijadikan sebagai mesin ATM.

"Saya tidak ingin dengar penegak hukum yang melakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara, atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai mesin ATM," ucap Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika