REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan hasil survei terhadap kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK pada awal Juli ini. Hasilnya, kinerja Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang dipimpin Tedjo Edhy Purdijatno mendapat nilai paling buruk. Tedjo hanya mendapat nilai 9,9 persen kepuasan responden. Adapun, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti mendapat rapor terbaik.
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menilai, kinerja buruh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, Tedjo sering menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa pernyataannya, termasuk yang menyebut pendukung KPK sebagai orang tidak jelas membuatnya mendapat banyak kritik. Belum lagi, kata dia, kemampuannya dalam mengkoordinasikan anak buahnya sangat diragukan.
Sebagai contohnya, Menkumham Yasonna Laoly yang berada di bawah koordinasinya sering membuat gaduh politik, di antaranya soal surat keputusan pengesahan pengurus PPP dan Partai Golkar, termasuk pula wacana revisi UU KPK. "Yang ditangkap masyarakat, itu yang menyebabkan kinerja Menko Polhukam Tedjo kinerjanya dinilai rendah," kata Djayadi kepada Republika Online (ROL), Kamis (23/7).
Dosen Universitas Paramadina tersebut menyatakan, Presiden Jokowi wajib mengevaluasi kinerja anak buahnya. Apalagi, Jokowi sudah mendapat laporan kinerja enam bulanan yang dibuat Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Kalau memang Menko Tedjo mendapat rapor merah, tidak ada salahnya untuk diganti. Hanya saja, ia memprediksi reshuffle tidak akan dilakukan setelah Lebaran, tapi pada Oktober nanti.
"Ini dilakukan Jokowi untuk punya alasan yang kuat dari segi waktu untuk me-reshuffle menterinya ketika masa kerjanya setahun. Ada perbaikan atau tidak di bidang Polhukam, Jokowi bisa beri pertimbangan dipindah atau diganti (Menko Polhukam)," kata Djayadi.
Kalau memang kinerja Menko Tedjo layak diganti, Djayadi menilai ada beberapa kandidat yang layak untuk menggantikannya. Dia pun menyebut figur Moeldoko sungguh ideal memimpin Kemenko Polhukam. Apalagi, Moeldoko baru saja pensiun sebagai panglima TNI dan tenaganya masih dibutuhkan. "Moeldoko orangnya bagus, kinerjanya tak buruk dan punya prestasi selama jadi panglima TNI. Dia bisa bekerja sama dengan presiden," katanya.
Hanya, ia menggarisbawahi bahwa peluang Moeldoko bisa sebagai kandidat Menko Polhukam, kalau mendapat dukungan politik. Pasalnya, Tedjo masuk kabinet sebagai representasi dari Partai Nasdem. Kalau Moeldoko tiba-tiba menggantikan Tedjo, ia menyebut, akan muncul resistensi dari partai pimpinan Surya Paloh tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
