REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang mencoba melarang aktivitas ibadah agama lain. Hal ini jika memang terbukti adanya kelompok khusus yang mencoba melarang aktivitas keagamaan di Tolikara.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menilai, pemerintah harus berusaha melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman mengenai toleransi antar umat beragama. Dengan demikian mereka dapat membuka diri dengan keberadaan agama lainnya.
"Perlu diselidiki juga, apakah benar ada eksklusivisme sekelompok orang yang melarang agama lain untuk melakukan aktivitas keagamaan di Tolikara. Jika benar, maka Pemerintah harus melakukan pendekatan kepada kelompok tersebut agar mau membuka diri dan bertoleransi dengan agama-agama lain," kata Poengky kepada ROL, Rabu (22/7).
Pendekatan pemerintah ini tentu sangat bermanfaat untuk kembali menciptakan kehidupan yang damai dan menjunjung toleransi dalam satu wilayah. Setiap individu dan kelompok tentu harus saling menghormati keberadaan orang lain yang memiliki perbedaan baik dari agama, suku, ataupun strata sosial. Apalagi individu adalah sesama makhluk Tuhan dan satu bangsa Indonesia.
Namun begitu, tentu harus ada penegakan hukum bagi pihak yang bertanggung jawab penuh atas insiden kekerasan yang berujung pada terbakarnya beberapa bangunan dan jatuhnyan korban akibat penembakan tersebut.
Pemerintah harus menyelidiki dan mengungkap pelaku yang menjadi aktor utama kasus tersebut.