REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pengawasan Pilkada serentak 2015 akhirnya rampung meski sempat terkendala dan sempat berlarut-larut. Kepastian amannya anggaran pengawasan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Reydonnyzar Moenek.
“Sudah tersedia semua anggaran untuk pengawasan,” kata Reydonnyzar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/7).
Ia mengatakan hal itu usai satu daerah yakni Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menyediakan anggaran pengawasan setelah sebelumnya mengaku kapasitas fiskalnya tidak memadai.
“Sudah dianggarkan. Dia bisa menggeser-geser ditengah mereka mengalami defisit,”ujarnya.
Ia mengungkapkan anggaran tersebut baru keluar setelah Kemendagri mengeluarkan radiogram untuk beberapa kali yakni dengan rincian Rp 8 miliar untuk KPU, Rp 2,5 miliar untuk panwas dan Rp 1 miliar pengamanan.
Meski begitu Reydonnyzar mengaku penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum tuntas dilakukan, dikarenakan belun ditandatanganinya oleh Ketua Panwas daerah tersebut.
“Namun ternyata bupati sudah tanda tangan, ketua panwasnya belum tanda tangan. Meski tidak dijawab tegas apakah akan disalurkan sekaligus atau bertahap, saya perintahkan bayar Rp 2,5 miliar,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika