REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 51 perusahaan dilaporkan melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah pun telah menyiapkan sanksi administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Kasus-kasus ini akan ditindaklanjuti posko THR Kemnaker ini. "Kami berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (22/7). Posko pemantauan THR ada di semua daerah, baik di kabupaten/kota, provinsi maupun di pusat.
Ada empat perusahaan diantaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan.
Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian ada sembilan perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, ada juga perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, semisal jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti yang berbentuk benda atau makanan dan minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.
Sebenarnya, menurut dia, pemberian dalam bentuk natura ini diizinkan, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. "Jadi kalo misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan," ucap Hanif.
Persoalan pembayaran THR terjadi di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh. Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT dan perusahaan di bidang kertas.
Sanksi yang nantinya diberikan bersifat administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan. Untuk sanksi yang sifatnya sosial, Menaker sudah meminta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR tersebut.
"Kami anggap perusahaan-perusahaan in tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR," ujar Hanif. Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut akan dilakukan pada akhir proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika