REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Persatuan Pembangunan tak sepakat jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tertunda pada 2017 seiring belum munculnya pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya selain petahana (incumbent).
"Kalau sampai tertunda, kami tak sepakat dan sangat menyayangkannya, karena masyarakat Surabaya yang akan dirugikan," ujar Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron kepada wartawan di Surabaya, Selasa (21/7).
Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada yang tertunda dua tahun lagi akan menghambat pembangunan dan kemajuan Surabaya, sebab Surabaya akan dipimpin Penjabat Sementara (Pj) selama dua tahun.
"Itu terlalu lama dan kita ketahui bahwa peran Pj terbatas karena tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis, sehingga masyarakat akan sangat dirugikan," ucapnya.
Sekadar informasi, sepekan menjelang dibukanya pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, sampai saat ini masih satu pasangan yang menyatakan maju, yakni pasangan petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.
Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas PKPU 9/2015 tentang pencalonan kepala daerah maka pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun ini berpotensi ditunda hingga 2017, jika calon kepala daerah tunggal setelah perpanjangan pendaftaran tiga hari.
Pengusaha asal Madura tersebut juga mengaku tak sepakat dengan pemikiran Koalisi Majapahit yang menyatakan Pilkada Surabaya lebih rasional jika digelar 2017. Karena itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya tersebut berharap muncul pasangan calon lain, khususnya dari Koalisi Majapahit yang telah melakukan deklarasi menjelang Pilkada serentak ini.
"Semoga dalam waktu singkat ini muncul pasangan calon dari Koalisi Majapahit, sebab bukan tidak mungkin calon yang diusungnya bisa unggul karena di atas kertas suara pada Pemilu 2014 sangat banyak," katanya.
Tidak itu saja, belum adanya keputusan PPP mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada kali ini membuat peluang memberikan suara dan bergabung dengan Koalisi Majapahit sangat terbuka lebar.
"Kalau figur yang dimunculkan mumpuni dan demi kemajuan Surabaya, maka bisa saja PPP bergabung, sebab secara resmi belum ada keputusan partai. Kami masih menunggu dan melihat peta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika