REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menilai benih-benih perpecahan dan penyerangan masjid di Karubaga, Tolihara, telah terlihat sejak beredarnya surat edaran dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI).
Dalam surat tersebut diterangkan bahwa umat muslim dilarang untuk memperingati dan merayakan hari raya Idul Fitri. Fahira berharap dengan beredarnya surat seperti itu, seluruh lapisan masyarkat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, mampu mengubah cara pandang mereka terhadap insiden penyerangan di sana.
"Bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya,” katanya, Selasa (21/7).
Ia juga menuntut agar pihak atau otoritas keamanan tidak hanya mengusut dan menangkap mereka yang terlibat penyerangan langsung. "Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya," tegas Fahira.
Dalam hal ini, Fahira meminta pemerintah bergerak dan fokus dalam menyelidiki penyerangan di Tolihara. Tujuannya, agar perpecahan itu tidak menjalar dan memicu lahirnya konflik lain. Ia percaya masyrakat Papua terkenal toleran, apalagi menyangkut urusan agama. Penyerangan masjid di sana, lanjutnya, harus menjadi sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sengaja membuat Papua tetap bergolak.