Selasa 21 Jul 2015 20:15 WIB
pembakaran masjid, insiden tolikara

'Penegakan Hukum Tolikara Jangan Terbawa Arus Opini Publik'

Rep: c26/ Red: Damanhuri Zuhri
Pembakaran Masjid/ilustrasi
Foto: info palestina
Pembakaran Masjid/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan penegakan hukum atas insiden kekerasan yang dilakukan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) harus diproses secara transparan dan adil.

Natalius menghimbau pemerintah tidak terbawa arus opini publik dalam memberikan solusi penegakan hukum bagi pelaku.

"Saat ini secara umum solusinya saya kira adalah penegakan hukum bagi pelaku intoleransi dan pelaku penembakkan harus diproses secara transparan dan adil. Jangan sampai terbawa arus opini publik tapi harus benar-benar profesional," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (21/7).

Menurutnya, penegakan hukum secara profesional ini nantinya akan memberikan keadilan bagi korban. Tentu ini menjadi jawaban atas pernyataan publik yang banyak menuntut agar masalah ini cepat dituntaskan.

Tentu penegakan hukum yang menjadi jalan untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan seadil-adilnya. Diharapkan tidak mengorbankan pihak-pihak tertentu.

Bukan hanya menindak aktor di balik kerusuhan tapi juga pelaku penembakan yang mengakibatkan satu orang pemuda GIDI tewas dan 11 lainnya luka-luka.

Ia menambahkan proses atas dua kasus tersebut setidaknya dapat memberikan keadilan. Karena bagaimanapun, kelompok GIDI juga merasa menjadi korban atas penembakkan tersebut. Pemerintah harus mencari dalang yang memprovokasi aksi dan penembakkan yang dilakukan aparat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement