REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Pemerintah menargetkan Indonesia swasembada pangan, khususnya kedelai, pada tahun 2017. Beberapa akademisi beranggapan, swasembada kedelai mungkin berhasil selama pemerintah serius.
Swasembada kedelai yang digadang pemerintahan Joko Widodo bukan hal yang baru. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mencanangkan swasembada kedelai pada 2014 lalu.
Namun, swasembada kedelai tahun lalu dianggap tidak berhasil mencapai target pertumbuhan sebesar 20,05 persen per tahun. Target swasembada kedelai tahun lalu tersebut meleset hingga 2,70 ton.
Dr Ir Sumadi MS akademisi Fakultas Pertanian Unpad mengungkapkan, banyak faktor yang menjadi alasan tidak tercapainya swasembada kedelai. Dia mencontohakan, hal itu dari masalah sarana prasarana hingga harga jual kedelai yang dianggap tidak banyak menguntungkan.
“Banyak yang mungkin membuat swasembada kedelai tahun lalu tidak tercapai. Pertama, sarana prasarana belum tercapai. Lalu kedelai juga berebut dengan komoditi lain yang jauh lebih menguntungkan. Petani juga mencari yang paling menguntungkan,” ujar Sumadi.
Selain itu, menurut Sumadi, kedelai juga merupakan tumbuhan yang kurang ekonomis. Kedelai dinilai kurang menguntungkan karena memiliki banyak sekali kendala hama yang menyebabkan biaya budidayanya jadi tinggi.
Akademisi Unpad lainnya Dr Ir Dedi Widayat MP mengatakan, bahwa bila pemerintah serius berniat mencanangkan swasembada kedelai 2017, maka pemerintah harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Dia mengkalkulasikan kebutuhan kedelai yang mencapai tiga juta ton.
Kata dia, bila rata-rata satu hektare itu hasilnya satu ton, berarti butuh lahan tiga juta hektare. Biaya operasional satu hektare untuk menanam kedelai itu antara Rp 3 juta - Rp 10 juta. "Besar, kan," katanya.
Menurutnya, bila pemerintah mempersiapkan dana untuk menutupi kebutuhan tersebut, setidaknya setengah dari jumlah tersebut, maka masyarakat mungkin akan lebih tertarik untuk ikut serta dalam swasembada kedelai.
Dedi mengatakan, bila pemerintah memang serius untuk menggalakan swasembada kedelai, maka kebijakan yang dibuat harus komprehensif. Segalanya harus direncanakan dari awal, mulai dari sarana prasarana, benih, luas lahan dan tempat lahan, juga pupuk dan obat-obatan.
“Kedelai itu rewel. Mulai dari banyak hamanya, dari fase kecambah saja sudah ada hama. Karena itu, sarana prasarana, benihnya juga. Benih kedelai itu tidak boleh lewat tiga bulan setelah panen. Lalu setelah panen, pengeringannya bagaimana, perontokkannya bagaimana. Kalau tidak mau gagal panen, ya harus dipersiapkan segalanya dari awal,”ujar Dedi.
Meski begitu, keduanya masih optimis swasembada kedelai 2017 bisa dilaksanakan. Menurut mereka, bila pemerintah memang berniat, pemerintah harus serius dan tidak bisa mendadak. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan tenaga pendamping untuk mendidik para petani yang sebelumnya tidak terbiasa menanam kedelai.
“Kita harus optimis lah pemerintah bisa. Optimis kalau swasembada kedelai 2017 bisa berhasi. Namun syarat dan ketentuan berlaku ya, salah satunya yaitu harus serius dan jangan dibuat jadi proyek main-main,” kataSumadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika