REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diminta belajar dari kegagalan Yunani dalam membayar utang senilai Rp 22 triliun kepada IMF. Pasalnya, utang Indonesia pada periode Mei 2015 mencai Rp 2.800 triliun lebih. Hal itu belum ditambah kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang belum lama ini meminjam utang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun.

"Menteri Rini harus membuka secara transparan apa jaminan yang diberikan ke pemerintahan Cina atas utang Rp 520 triliun. Karena kalau tidak kita bisa terjebak dalam kebuntuan gagal bayar," kata pengamat ekonomi politik Ahmad Junaidi, kemarin.

Dia mengingatkan Presiden Jokowi agar dapat menegakkan perekonomian berdikari secara nasional. Sistem berdikari adalah ‘ekonomi yang berdaulat’, yang mendorong masyarakat tumbuh bersama dan memiliki akses-akses ekonominya. "Peristiwa di Yunani harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ini jadi bola liar yang pada akhirnya membuat susah rakyat banyak," ujar Junaidi.

Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam politik di balik terbitnya Surat Utang Negara (SUN), yang dilepas di pasar keuangan internasional. Menurut dia, pemerintah wajib mampu mengendalikan SUN.

"Selain itu, berhati-hatilah BUMN dalam melakukan pencarian dana lewat utang. Karena bila ada yang meleset jaminannya maka aset BUMN akan kehilangan banyak sumber ekonominya," katanya.

Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut menyinggung tentang kebijakan peenyertaan modal negara sebesar Rp 48 triliun yang dilakukan Menteri Rini belum lama ini. Dia menyebut, hal itu jelas hanya menguntungkan pucuk pimpinan BUMN saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika