Rabu 08 Jul 2015 11:00 WIB

Siapa Calon Terkuat Gubernur Kaltara? Ini Hasilnya

Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk pertama kalinya akan menghelat pilkada guna memilih gubernur. Indonesia Network Election Survey (INES) melakukan survei jajak pendapat masyarakat Kaltara untuk menguji para tokoh yang berpotensi maju sebagai pemenang dalam pesta demokrasi di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

Direktur Eksekutive INES Widodo Tri Sektianto menjelaskan, survei yang digelar mengunakan tiga metode pertanyaan kepada responden untuk memilih calon gubernur Kaltara, yaitu top of mind, semi terbuka, serta simulasi calon.

Jawaban pertanyaan terbuka dan top of mind, semi terbuka, serta simulasi calon memunculkan beberapa nama, di antaranya Anang Dachlan Djauhari, Jusuf SK, Budiman Arifin, Irianto Lambire, Martin Billa, Brahim Saleh, Ince A. Rifai, Dicky Wainal Usman, dan Abdul Hafid Ahmad.

Ketika ditanya siapa yang akan dipilih jika pilkada Kaltara dilaksanakan hari Ini? Dia mengungkapkan, responden tertinggi memilih Anang Dachlan Djauhari sebesar 38,2 persen. "Jusuf SK meraih 6,4 persen, Budiman Arifin 9,3 persen), Irianto Lambire 8,2 persen, dan Martin Billa 12,9 persen. Tidak menjawab 19,1 persen,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (8/7).

Survei INES mengunakan multistage random sampling dengan melibatkan 668 responden yang diambil dari lima kabupaten yang meliputi 50 desa/kelurahan, dengan confidence level mencapai 98 persen, serta margin of error kurang lebih 4,5 persen. Pelaksanaan survei dilakukan mulai 19 hingga 29 Juni 2015.

Menurut Widodo, Anang selain meraih suara tertinggi, juga disebut sebagai tokoh yang paling tepat memimpin Kaltara. Hal ini sebagaimana disampaikan responden sebanyak 35,9 persen. "Tokoh lainnya, Budiman Arifin (12,5 persen), Irianto Lambire (8,5 persen), Martin Billa (7,3 persen), dan Jusuf SK (6,2 persen)," katanya.

Widodo melanjutkan, ada temuan menarik dari survei yang dihelatnya. sebanyak 95,7 persen responden menyatakan tokoh yang terindikasi korupsi tidak layak dicalonkan sebagai gubernur. "Bahkan 55,6 persen responden menyatakan tidak apabila ada calon gubernur memberikan sumbangan demi mendapatkan dukungan atay simpati masyarakat dalam pilkada."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement