REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut pilkada serentak tahun ini tidak ada masalah. MEnurutnya, saat ini tinggal menunggu anggaran keamanan untuk Polri.

"Tidak ada masalah kok semua. Tinggal anggaran untuk keamanan untuk Polri yang memang masih separuh. Dulu kan gitu, wah KPU ribut, tapi bisa. Bawaslu sudah selesai," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (7/7).

Ia mengatakan, dampak otonomi daerah semakin luas karena masing-masing daerah memiliki kekuatan untuk melakukan bargaining. Tjahjo menegaskan, jika sampai ada pemda, baik gubernur maupun wali kota atau bupati yang tidak mau menganggarkan dana untuk pilkada maka akan terkena sanksi.

"Saya kira itu tanggung jawab, amanah UU, kalau sampai bupati, wali kota, gubernur tidak mau menganggarkan ya dia akan terkena sanksi," katanya.

Pada rapat gabungan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR, akhir Juni lalu, Kemendagri mengklaim dana pengamanan pilkada yang sudah disetujui oleh pemda sebesar Rp 645 miliar dari kebutuhan sekitar Rp1,1 triliun.

Data tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan Polri. Korps Bhayangkara melansir, pemda baru menyetujui dana pengamanan sekitar Rp 363 miliar dari anggaran yang dibutuhkan Rp 1,075 triliun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendagri berharap Presiden Joko Widodo bisa segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika