REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, meminta pemerintah realistis dalam menyusun RAPBN 2016. Sebab, harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian terkini. Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit saat sidang paripurna penutupan masa sidang V DPR RI.

"Badan Anggaran meminta agar Pemerintah dalam menyusun RAPBN TA 2016 lebih realistis dan berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian saat ini," kata dia saat pidato di sidang paripurna DPR, Selasa (7/7).

Supit menambahkan, pemerintah harus melakukan penyesuaian RPJMN 2015-2019. Tujuannya untuk menjadi acuan dalam penyusunan RKP tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. "Ini juga akan menjadi acuan penyusunan ABPN," imbuh Supit.

Dalam pembahasan antara pemerintah dan Banggar untuk asumsi RAPBN 2016, terdapat beberapa perbedaan antara asumsi pemerintah dengan hasil pembahasan. Misalnya, soal nilai tukar rupiah, asumsi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebesar Rp 12 ribu - 13.200. Sedangkan hasil pembahasan dengan Banggar DPR nilai tukar rupiah sebesar Rp 13 ribu -13.400.

Selain nilai tukar rupiah, perbedaan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Asumsi KEM dan PPKF pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,2 persen. Sedangkan hasil pembahasan dengan Banggar asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,0 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika