REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasokan listrik masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat desa-desa tertinggal di Indonesia. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) akan menggenjot program listrik desa, mengingat ada sekitar 15 ribu desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.
"Banyak sumber tenaga listrik dalam skala besar maupun kecil yang bisa dikembangkan di desa. Baik pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga surya (PLTS), dan energi terbarukan seperti panas bumi, angin, biomasa, dan sebagainya," ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar di Jakarta, Senin, (4/7).
Hal itu dikemukakan Menteri Marwan untuk merespon pernyataan Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) Kamojang V Garut dan ground breaking PLTP Ulubelu III dan IV Lampung. Jokowi menyebut sampah dan kotoran ternak sebagai potensi energi, karena sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Apalagi kandungan CO2 hasil pembakaran sampah sangat kecil, aman.
Marwan mengatakan, energi terbarukan sebagai bahan bakar alternatif banyak ditemukan di masyarakat perdesaan. Hanya yang diperlukan saat ini, masyarakat dapat diberikan pelatihan untuk mengubah kotoran menjadi listrik. Jika pengadaan listrik teraliri, maka bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Politikus PKB tersebut menjelaskan, keberadaan listrik adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan sebuah kabupaten maupun desa. Dari 74.094 desa di Indonesia, ada 39.086 desa yang tertinggal atau sekitar 52,78 persen dari total desa yang ada.
"Dari 15 ribu desa di Indonesia yang belum teraliri listrik, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita karena aliran listrik adalah kebutuhan penting masyarakat di zaman sekarang," ujar Marwan.
Dia menambahkan, masyarakat yang belum teraliri listrik tak bisa belajar dengan maksimal, kesulitan mendapat akses informasi, dan tak dapat menikmati perkembangan teknologi. Karena itu, upaya pengadaan listrik desa akan diikhtiarkan secara sungguh-sungguh.