REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan dana pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak masih kurang. Polri mengajukan dana pengamanan pilkada 269 daerah sebesar Rp 1,12 triliun. Namun, dana terkini yang disetujui baru sebesar Rp 563 miliar.
"Jadi, baru 49,95 persen, masih kurang Rp 564 miliar," kata Kapolri saat rapat kerja gabungan pilkada di DPR RI, Senin (6/7).
Badrodin mengatakan, sesuai Undang-Undang, biaya penyelenggaraan pilkada dibebankan pada APBD dan didukung dengan APBN. "Hingga saat ini, Kapolda Kapolres sedang berkoordinasi dengan Gubernur Bupati Walikota soal dana pengamanan pilkada," imbuh Badrodin.
Selain dana pengamanan, sarana prasarana untuk pengamanan pilkada serentak 9 Desember juga masih kurang. Dari daftar kebutuhan Polri untuk pengamanan, masih banyak kekurangan. Sarana prasarana Polri yang sudah tersedia misalnya, 103 ribu sarana mobilitas, 305 ribu pucuk senjata 50 juta butir amunisi 493 satuan setingkat kompi (SSK) dan perlengkapan Dalmas.
"Berdasarkan pendataan Polri masih kurang tongkat, gas airmata, makanan tambahan personel dan kelengkapan satuan latihan," kata Badrodin Haiti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika