REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan sebenarnya tidak ada konflik kepengurusan ganda di partai Golkar. Hanya selama ini pemerintah tidak pernah mau tunduk dengan undang-undang yang ada.

"Pemerintah tidak mau tunduk dengan hukum dan Undang-undang yang ada," kata Ketum DPP PG Aburizal Bakrie saat buka puasa bersama anggota Fraksi Partai Golkar di kediaman Ketua FPG Ade Komarudin di Jakarta, Ahad (5/7).

Buka puasa Fraksi Partai Golkar tersebut juga dihadiri oleh Ketum DPP PG Aburizal Bakrie, Calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mantan Ketum PG Akbar Tandjung, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua DPR Setya Novanto dan para anggota F-PG.

Lebih lanjut Aburizal Bakrie menjelaskan dalam Undang-undang parpol yang disebut konflik parpol atau ada kepengurusan ganda itu jika terjadi dan disetujui oleh 2/3 dari munas yang sama. "Kalau beda munas itu bukan konflik. Nanti, jangan-jangan ada yang bikin munas lagi, bagaimana," kata Aburizal.

Karena itu tambah Aburizal Bakrie pihaknya terus bertahan dengan memperjuangkan keadilan di pengadilan. "Ya sudah kami ke pengadilan. Dan kita sudah berkali-kali menang. Semoga nanti menang lagi dan pemerintah sadar mau mengikutinya," kata Aburizal.

Aburizal meminta kepada semua kader untuk tetap bersabar dan yakin akan kebenaran yang ada. Karena, tambahnya di balik kesulitan itu ada kemudahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika