REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjamin kenetralan anggota Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015. "Pilkada kan bukan hanya kali ini. Pemilu juga sudah sering. Saya sudah menginstruksikan soal itu (netralitas), apa masih kurang?" kata Badrodin di Jakarta, Ahad (5/7).
Dia mengatakan bahwa bila pihaknya menemukan ada anggota Polri yang tidak netral maka akan ditindak tegas karena hal itu berarti melanggar kode etik Polri. "Sudah jelas ada ketentuannya dalam kode etik. Kalau ada yang melanggar kan pasti ditindak," ujarnya.
Sementara Haiti juga menegaskan bahwa Polri siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada Desember 2015, di tengah masih kurangnya anggaran dana pengamanan. "Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalaupun ada kekurangan anggaran (pengamanan), itu bukan alasan penundaan," ujarnya.
Pihaknya pun optimistis bahwa kekurangan anggaran Polri guna pengamanan pilkada bisa segera terpenuhi. "Hasil pembahasan kemarin saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses. Yang lalu kami laporkan kekurangan Rp 700 miliar, kemudian sekarang kurangnya jadi Rp 500 miliar," ujar Badrodin.
Dia menuturkan bahwa persetujuan tambahan anggaran pengamanan tersebut membutuhkan waktu. Pasalnya besaran dana itu harus mendapat persetujuan dari pemda setempat yakni kepala daerah dan DPRD setempat, yang hingga kini sebagian masih berproses.
"Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," kata mantan wakil kepala Polri itu.
Saat ini anggaran pengamanan pilkada untuk Polri senilai Rp 1,07 triliun dan baru diperoleh sebesar Rp 500 miliar. Badrodin meyakini percepatan proses itu dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Mendagri dan pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
