REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf menawarkan solusi atas kisruh program jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

“Selama masa transisi, sambil menyosialisasikan aturan baru, regulasi yang lama diterapkan dulu. Setidaknya selama setahun kedepan,” katanya, Jumat (3/7).

Selama setahun ini, BPJS Ketenagakerjaan bisa kembali ke aturan lama, yaitu UU Nomor  3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Lebih lanjut dijabarkan dalam PP Nomor 1 Tahun 2009 bahwa manfaat JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 56 tahun atau meninggal dunia atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Syaratnya, masa kepesertaannya lima tahun dan waktu tunggu satu bulan.

“Tetapi itu memerlukan izin presiden. Karena itu tergantung keputusan presiden,” ujarnya.

Opsi lainnya, dia melanjutkan, presiden juga bisa meninjau kembali PP dan mengubah isinya. Pilihan lainnya adalah mengubah UU. Tetapi Prosesnya bisa panjang karena harus mengajukan judicial review.

Ikuti Whatsapp Channel Republika