REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah kini tengah berupaya mendorong para menteri serta pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Kan selalu masalahnya pokok kita itu mendorong para menteri atau pemda mempercepat semua infrastruktur yang dalam perencanaannya sudah harus jadi," kata JK usai menggelar rapat infrastruktur di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, dalam rapat ini turut dibahas berbagai permasalahan seperti masalah PDAM serta pembangunan jalan tol di tiga provinsi. Ia pun mengarahkan agar kementerian dan pemerintah daerah selalu memantau serta mengawasi persiapan dan jalannya pembangunan.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembangunan tol seperti menyiapkan lahan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Bitung-Manado.

Menurut Sofyan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sudah mencapai 86 persen. Sedangkan, pembangunan jalan tol Bitung-Manado telah berjalan sebagian dan sisanya masih menunggu pembebasan lahan.

Sofyan pun meminta agar segera melakukan tender guna mencari investor untuk menangani proyek pembangunan baik jalan tol Balikpapan-Samarinda maupun Bitung-Manado.

"Kemudian Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) langsung bisa melakukan tender untuk mendapatkan investor karena ini kerjasama swasta dengan ini," katanya.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas fleksibilitas penggunaan dana pembebasan lahan. Menurut Sofyan, pemerintah telah menyiapkan dana pembebasan lahan hingga Rp 12 triliun dari dana APBN serta Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam rapat infrastruktur ini, turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika