REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Jokowi yang dikabarkan ingin me-reshuffle jabatan Menteri Koordinator Perekonomian didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Diharapkan, penggantian pejabat akan mengundang solusi, bukannya menambah masalah ekonomi yang memang sedang sulit.
"Tampaknya memang dari kesan yang kita catat, penggantian Menko merupakan suatu keharusan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto ditemui seusai acara Kamis malam (2/6).
Meskipun penggantian menteri merupakan hak presiden, namun ia berharap menko perekonomian yang baru ialah yang memahami permasalahan ekonomi nasional, profesional dan yang terpenting berpengalaman.
"Kalau yang sekarang ini Presiden sendiri mengakui juga menterinya ini masih baru," tuturnya. Harus yang profesional, lanjut dia, meski bukan berarti orang partai tidak profesional.
Mengatasi pelemahan ekonomi nasional, ia pun menyarankan agar pemerintah segera melakukan singkronisasi kebijakan. Agar keluhan dan persepsi pengusaha asing bahwa kebijakan nasional telalu nasionalistik dapat dijawab dengan solusi.
Jangan sampai kesan kebijakan yang dinilai tidak welcome terhadap investor asing bertahan lama. Sebab akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi.
"Semoga ke depan presiden dapat mengarahkan para menterinya agar mengeluarkan kebijakan yang bersahabat," tutur Suryo menjelaskan.