REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sangat rawan. Terlebih dalam kondisi dana pengamanan yang belum tuntas ini pilkada tetap dipaksakan.

Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, Golkar berpandangan sisi keamanan pilkada serentak sangat rawan untuk dipaksakan tanggal 9 Desember 2015. Sebab, potensi terjadi gesekan dalam pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini sangat besar. Bahkan, Bambang menilai, puncak krisis di Indonesia akan terjadi di pilkada serentak nanti.

"Golkar berpandangan apalah diundur satu bulan, agar masuk dalam APBN 2016," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7).

Potensi kerusuhan di Pilkada, kata dia, diprediksi bukan terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pilkada. Melainkan pasca pelaksanaan pilkada. "Jadi, kalau tidak siap, lebih baik diundur," imbuh dia.

Menurut Bambang, sebenarnya, pasukan Polri sudah siap untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi pilkada ini. Namun, dana yang ada saat ini masih sangat minim. Anggaran pengamanan pilkada yang diajukan sebesar Rp 1 triliun belum ada separuh yang terpenuhi.gunduran

Ikuti Whatsapp Channel Republika