REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pemerintah daerah untuk tidak lagi menambah pegawai jika memang tidak diperlukan.
"Banyak daerah defisit karena PAD (pendapatan asli daerah) rendah, maka daerah mulai dari sekarang harus mengurangi rencana tidak penting. Untuk jangka panjangnya, daerah jangan menambah pegawai," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, Kamis (2/7).
Wapres mencontohkan masalah utang yang membelit Yunani saat ini disebabkan oleh pengeluaran rutin untuk tunjangan kesejahteraan yang tidak sebanding dengan pemasukan negara tersebut.
"Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan, pensiun dan dana-dana sosial. Itu memang penting, tetapi jangan berlebihan sehingga malah menjadi beban pemerintah," jelasnya.
Di hadapan para sekretaris daerah dan perwakilan badan anggaran DPRD, Wapres meminta pemda benar-benar mengevaluasi anggaran prioritas daerah.
"Daerah harus mengevaluasi mana prioritas, mana yang tidak. Kalau ada persoalan di APBN, pasti yang dikurangi itu jatah kementerian/lembaga, bukan dana transfer daerah yang sebagian besar untuk bayar gaji," jelasnya.
Terkait evaluasi APBD, Wapres mengingatkan hal itu tidak melulu terkait daya serap, melainkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Evaluasi itu kita tidak hanya bicara daya serap, tetapi 'impact'-nya yang sangat berbahaya kalau itu terlambat," kata Wapres dalam sambutannya.
Dia menjelaskan dana transfer ke daerah yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat seharusnya digunakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penyerapan anggaran daerah dalam semester pertama tercatat mencapai 25,92 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika