REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pihaknya bisa merekomendasikan pada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak di daerah tertentu. Rekomendasi diberlakuan jika belum ada anggaraan pengamanan di wilayah itu.

"Kalau tidak salah kekurangannya (anggaran Polri) itu Rp 500-an miliar. Bagi daerah yang belum ada anggarannya, kan bisa kami rekomendasikan supaya ditunda saja. Yang sudah ada anggaran, siap jalan," kata Badrodin seusai rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (2/7).

Namun Badrodin menekankan, hal itu masih akan dibicarakan kembali dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah di daerah. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan perlu dibuat tenggang waktu atas distribusi anggaran Polri yang semestinya mencapai Rp 1 triliun.

"Perlu dibuat tenggang waktu, apabila pada saatnya tidak terpenuhi anggarannya, maka harus ada solusi jalan keluar, karena keamanan, ketertiban faktor utama jalannya pilkada, " jelas Azis.

Menyoal wacana penundaan Pilkada, menurut dia hal itu harus mendapat persetujuan pemerintah dan dilegalkan melalui Perppu. DPR, lanjutnya, tidak bisa memutuskan hal itu sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika