REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menolak dilibatkan dalam rencana perombakan Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, partai yang dipimpinnya juga tak perlu memberikan masukan terkait rencana bongkar pasang para pembantu presiden itu.
"Tidak ada urusan dengan kita (PAN). Itu (reshuffle) kan urusannya presiden," ujar Zulkifli, saat ditemui di komplek Parlemen, Rabu (1/7). Ketika ditanya apakah PAN dimintakan semacam masukan agar terlibat dalam susunan kabinet baru mendatang?
Ketua MPR RI itu pun menjawab, "Itu kan hak presiden. Tidak ada pertimbangannya dari kita," sambung dia.
Rencana reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Jokowi menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja menteri Kabinet Kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kementerian yang lain. Beberapa menteri pun dikabarkan akan dicopot.
Sejumlah politikus dari partai utama pendukung pemerintah, menyarankan agar Jokowi merekrut kader dari partai nonpemerintah. Upaya menggandeng partai nonpemerintah tersebut untuk kestabilan politik dan ekonomi. Sebab, sejak Jokowi memimpin, suara partai di luar pemerintah lebih dominan.
PDI Perjuangan, partai utama pendukung Jokowi, mengusulkan agar Jokowi menggandeng PAN atau partai Demokrat untuk terlibat dalam merombak kabinet.
Zulkifli menegaskan, bahwa garis politik PAN terhadap pemerintahan saat ini akan tetap berada di luar pemerintahan.
Dia menambahkan, PAN akan berfungsi sebagai partai pendukung program pemerintah. Pun sebaliknya, partai Matahari Terbit itu, akan menjadi mesin kritik utama jika menjumpai kebijakan pemerintah yang melenceng.
"Di dalam atau pun di luar pemerintahan, itu sama saja terhormatnya. Kita (PAN) dukung perbaikan ekonomi. Tapi akan kritis kalau ada yang melenceng. Jadi itu posisi PAN," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
