REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI mendukung pemerintah soal perlunya audit alat utama sistem pertahanan (alutsista). Anggota Komisi bidang Pertahanan itu, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra, audit diperlukan untuk menyusun ulang rencana stategis (renstra) militer dalam pertahanan.
Selama ini, dikatakan politikus dari Nasdem itu fokus utama pemerintah untuk meregenerasi alutsista hanya di darat. Padahal, paling vital untuk ditingkatkan adalah alutsista udara dan laut.
"Kalau diaudit itu pasti ketahuan, yang mana yang paling dibutuhkan," ujar Supiadin saat ditemui di sela-sela uji kelayakan calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).
Dikatakan Supiadin, agar audit pertama kali dilakukan di alutsista udara. Dimulai dengan melakukan klasifikasi tingkat kelayakan armada militer milik Angkatan Udara. Dari yang layak, sampai dengan yang paling tak layak. Supiadin mengakui memang belum punya catatan lengkap soal armada udara milik AU yang masih bisa dioperasikan.
Tapi dia meyakini, kebanyakan pesawat tempur dan pesawat pengangkut milik AU, sudah waktunya pensiun. Karena itu, kata dia, hasil audit akan memberikan informasi valid tentang berapa armada yang tak layak operasi dan harus segera diganti.
"Kebanyakan pesawat pengangkut kita (AU) itu sudah tua. Sudah nggak layak lagi. Pesawat tempur kita juga banyak yang gak bisa maksimal," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melakukan audit alutsista. Langkah tersebut menyusul jatuhnya pesawat pengangkut milik TNI AU, di Medan, Sumatra Utara, Selasa (30/6). Dugaan sementara tragedi itu lantaran dinilai pesawat yang sudah tak layak beroperasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika