REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah provinsi Jawa Barat harus bekerja lebih keras untuk menekan angka kemiskinan. Berbagai cara telah disiapkan demi mengurangi masyarakat miskin, salah satunya dengan berbasis individu.
Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, mengakui angka kemiskinan di Jabar masih tinggi. Namun, pihaknya akan terus berupaya menguranginya. Angka kemiskinan di 2014 tercatat 9,18 juta jiwa atau turun dibandingkan 2013 yang mencapai 9,61 jiwa.
"Absolut angkanya (kemiskinan) masih cukup tinggi. Target Pemprov Jabar mengurangi 1 persen setiap tahun agar di 2018 menjadi 5,41 juta jiwa," ujar Deddy dalam rakor Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kantor Bappeda Jabar, akhir pekan lalu.
Deddy mengatakan, strategi yang akan digunakan adalah pendekatan individu kepada rumah tangga sasaran sangat miskin dan miskin. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin diajak untuk bekerja.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menerapkan sistem informasi 0 Pro Poor Jabar berbasis spasial dan A-spasial. Yakni, dilakukan survei berdasarkan koordinat dan identitas RTS dengan menggunakan teknologi informasi Geo-spasial. Data penduduk miskin akan berdasarkan by name by address disertai bentuk visual berupa foto seperti wajah RTS, rumah depan, ruang keluarga, dapur dan kamar mandi. Data ini juga bisa diupdate kembali.
Pemprov Jabar juga, kata dia, melakukan sinergi dengan swasta dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, program penanggulangan kemiskinan di OPD juga cukup banyak.
"Penanggulangan dilakukan sistematis, terencana dan bersinergi dengan stakeholder," katanya.
Menurut Deddy, efektifitas upaya penanggualangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Pihaknya berharap, dapat mendorong proses penganggaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi juga menjadi hal penting untuk melakukan pemantauan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika