REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menilai sangat memungkinkan jika nantinya mengambil keputusan tak berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya, 9 Desember 2015.
"Tidak mengambil keputusan untuk ikut Pilkada juga keputusan politik, atau istilahnya sama dengan tidak berpendapat atau diam," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Jumat (26/6).
Keputusan tersebut menjadi alternatif ketiga dari partai berlambang mercy itu jika pada proses penjaringan atau penentuan calon kepala daerah menemui jalan buntu. "Kalau nantinya tidak ada mengusung calon, kemudian juga menemui kegagalan di koalisi maka bisa saja kami harus memikirkan alternatif lain, yakni tidak mengambil keputusan ikut," ucapnya.
Pilkada, kata dia, memiliki dua kepentingan, yaitu menjadi pemenang terhadap calon yang diusung atau didukungnya, serta kepentingan untuk kebesaran partai politik. "Karena itulah kalau keduanya tidak bisa dipenuhi maka tidak bisa dipaksakan. Buat apa ikut tapi tidak memenuhi dua kepentingan tersebut. Tapi ini bukan sebuah keputus-asaan, melainkan keputusan politik," imbuhnya.
Ketika disinggung sampai tahap mana proses penjaringan bakal calon Wali Kota Surabaya dari partainya, politisi yang juga Gubernur Jatim tersebut mengaku belum ada perkembangan karena masih dalam tahap survei.
Selain itu, proses penjaringan melalui pendaftaran di DPC Partai Demokrat Surabaya juga belum ada hasilnya dengan alasan yang sama. "Kalau ada kader maka dia akan diprioritaskan. Tapi kalau kadernya tidak sungguh-sungguh dan tidak bisa menaikkan partai ke depan maka tak bisa dipaksakan," tuturnya sembari mengakui untuk sementara posisi tertinggi hasil survei internal ditempati Tri Rismaharini.
Begitu juga terhadap rencana koalisi sejumlah partai politik untuk menghadang bakal calon pasangan petahana dari PDI Perjuangan, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana, Pakde Karwo mengakui belum memutuskannya.
"Yang jelas, sampai sekarang Demokrat belum bersikap apapun untuk Pilkada Surabaya. Perkara koalisi juga belum perintah sehingga sikap yang dilakukan DPC sekarang belum langkah resmi. Nanti DPD yang memutuskan dan belum ada petunjuk ke DPC," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika