REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan pembentukan Badan Pangan Nasional membutuhkan sinkronisasi dengan lembaga bidang serupa yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal tersebut agar jelas masing-masing fungsinya.

"Jadi ini harus disinkronkan, mana peran Bulog dan mana peran badan pangan nasional nantinya," katanya.

Karding menilai hal tersebut diperlukan. Karena selama ini Bulog yang dikenal sebagai perusahaan negara atau BUMN bernuansa usaha yang tentunya berbeda dengan maksud dibentuknya badan pangan nasional itu.

"Itu yang harus didiskusikan. Karena peran Bulog, ini kan nuansa usahanya kan lebih tinggi dan pasti berbeda dengan badan pangan karena maksudnya untuk menciptakan ketahanan pangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding mengatakan badan pangan nasional sebenarnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga harus dipersiapkan perangkat-perangkatnya agar tujuan bangsa mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan tercapai.

"Tujuan badan pangan itu kan kita memproduksi sendiri, menyiapkan sendiri dan konsumsi sendiri itu yang namanya kemandirian pangan," ujarnya.

Menurut Karding, kebijakan selama ini untuk impor bahan pokok dari negara asing bukanlah kemandirian namun hanya ketersediaan pangan. Untuk itu dia menekankan harus ada target dari pemerintah kapan hal mengenai ketahanan pangan ini akan diselesaikan dan bagaimana cara melakukannya agar ketahanan pangan tercapai.

"Ya, sebenarnya kita bisa dan pernah melakukannya. Harus ada target kapan harus kita selesaikan, lalu bagaimana cara kita menghadapinya, kita sebenarnya bisa," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika