REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pengamanan yang sudah terpenuhi untuk Pilkada serentak mendatang diakui Polri masih belum mencukupi dari kebutuhan. Meskipun begitu, Polri tetap memastikan kesiapan untuk pengamanan untuk Pilkada.
“Polri tidak pernah bilang tidak siap,” kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayu Seno usai rapat gabungan pengamanan Pilkada serentak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Ia mengatakan untuk daerah yang anggaran pengamanannya belum tersedia, tetap akan diptimalkan sambil tetap akan diupayakan terpenuhi.
Dalam rapat gabungan tersebut diketahui untuk anggaran pengamanan Pilkada masih kekurangan dari rencana anggaran yang dibutuhkan Rp 1,075 triliun. Sementara anggaran yang disetujui pemerintah daerah baru Rp 363 miliar.
“Sehingga kekurangan anggaran sekitar Rp 712 miliar," katanya.
Jelang enam bulan pelaksanaan Pilkada serentak diketahui masih menyisakan persoalan anggaran untuk pengawasan dan pengamanan. Untuk pengawasan yakni Bawaslu dan Panwas Kota dan Kabupaten diketahui menyisakan 31 daerah yang belun menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ikuti Whatsapp Channel Republika