REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, mengimbau agar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengurangi bicara di hadapan publik soal kebijakan pemerintahan. Apalagi, pendapatnya kerap bertentangan dengan Presiden Joko Widodo.

Padahal, kata dia berdasarkan struktur jabatan, JK seharusnya menjadi pendamping yang saling mendukung. Tapi, pada kenyataannya JK kerap berbicara lebih dahulu dari Jokowi.

"JK harus puasa bicara mulai saat ini. Komentar yang keluar sering berbeda pendapat dari Jokowi. Apalagi posisi dia sebagai wapres," ujar Maswadi kepada Republika Online, Rabu (24/6).

Menurut dia, sebagai wapres, JK diharapkan bisa menjaga omongan dengan lebih dulu membicarakan. Jika ada isu yang merebak, akan lebih baik didiskusikan dengan Jokowi untuk menghindari perbedaan pendapat yang akan mempengaruhi citra publik.

Bukan soal siapa yang benar dan salah, ia menambahkan, hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja pemimpin negara dengan pejabat pemerintahan yang membantu. Walaupun posisi JK sebagai wakil presiden akan lebih baik satu suara dengan Presiden dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Acapkali berbeda pendapat, banyak pihak yang menyebut pemerintahan Jokowi tidak kompak. Perbedaan yang terbaru dilihat dari komentar soal revisi UU KPK.

Di satu pihak, Jokowi menolak pembahasan tersebut dan justru meminta untuk menguatkan lembaga anti rasuah tersebut. Sementara JK menyatakan revisi tersebut bisa menjadi jalan memperkuat kelembagaan KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika