REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) segera menggelontorkan anggaran Rp 58 miliar dari total Rp 90 miliar yang realisasinya untuk membangun kawasan perbatasan negara, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara). Daerah yang menjadi prioritas adalah Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar, Rabu (24/6).
Dalam matrik alokasi untuk wilayah perbatasan Kaltara, kata dia, pihaknya mengalokasi program pengembangan kawasan. Misalnya, pengembangan daerah perbatasan yang dialokasikan kisaran Rp 10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dialokasikan Rp 26 miliar, hingga penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi sebesar Rp 23 miliar.
Marwan menyatakan, pembangunan kawasan perdesaan juga tidak diabaikan. Untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, dikatakan Marwan, diperkirakan kisaran Rp 2 miliar. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan yang dianggarkan sekitar Rp 1 miliar.
"Butir ketiga Nawa Cita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kita jalankan. Karena kami secara konkret menjalankan program-program unggulan ke wilayah Perbatasan. Kita ingin citra bangsa dan negara diperhitungkan Negara lain,” ujar politikus PKB tersebut.
Marwan juga mendorong jaringan komunikasi antardesa di kawasan perbatasan Kaltara dapat terbangun dengan maksimal. Karena itu, pihanya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan, batuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA," kata Marwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika