REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior PDIP Pramono Anung mengklarifikasi pernyataan Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah yang meminta Presiden Jokowi menambah lima kader PDIP untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. Pramono mengatakan, pernyataan tersebut merupakan bentuk dari sikap pribadi Basarah,bukan sikap resmi partai.

"Partai punya mekanisme, jadi kalau ada pandangan seperti itu ditentukan Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

Saat ditanya apakah menurutnya partainya layak menambah jatah menteri, Pramono enggan memberikan jawaban yang pasti. Namun, ia menegaskan partainya tidak pernah memperdebatkan jumlah kader yang berada di dalam Kabinet Kerja.

"PDIP kan pengusung utama, mengenai jumlah menteri sebetulnya itu tidak pernah diperdebatkan. Melihat perjalanan yang ada, yang dilakukan adalah komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR iitu melanjutkan, "Kewenangan itu (penunjukkan kader sebagai menteri) di Ketum. Menunjuk, menugaskan ke dalam kedudukan apapun."

Sebelumnya, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah berharap Presiden Jokowi bisa menambah jumlah kader partainya untuk dapat menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja. Hal tersebut, lanjut Basarah, dikarenakan PDIP akan dimintai pertanggungjawaban penuh oleh masyarakat atas jalannya roda pemerintahan lantaran Jokowi merupakan kadernya.

"Kalau berapa jumlahnya itu masih dinamis, saya mengusulkan angka lima sesuai Pancasila, lima kader PDIP harus masuk melengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah usai buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika