REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana aspirasi yang diwacanakan anggota DPR dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut usulan tersebut tidak efisien karena merujuk pada pembangunan daerah.

Hanta menjelaskan melihat dari jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, lebih dari setengahnya berasal dari daerah pemilihan (dapil) di Pulau Jawa. Hal ini akan sangat tidak merata dengan daerah di luar Pulau Jawa yang ternyata justru lebih membutuhkan pembangunan.

"Problemnya semangat awal adalah untuk pemerataan pembangunan daerah. Tapi dari jumlah anggota DPR yang kira-kira mencapai 560 orang, lebih dari setengahnya berbasis di Pulau Jawa," katanya, Selasa (23/6).

Ia menyebut pembangunan di Pulau Jawa sudah cukup berlebih jika dibandingkan dengan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Berbanding terbalik dengan jumlah anggota DPR yang memperjuangkan dapilnya. Tentu menjadi tidak tepat sasaran yang berujung pada inefisiensi dana yang dikeluarkan.

Apalagi, tambahnya, di setiap daerah tidak selalu sama permasalahannya. Tidak semuanya bermasalah pada pembangunan. Jika kemudian diselesaikan dengan metode yang sama maka akan muncul persoalan lainnya.

Menurutnya, upaya memperjuangkan aspirasi publik memang menjadi tugas DPR. Namun, melihat tujuan yang diajukan, ia mengaku tidak setuju. Pun besar kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para legislator.

Ikuti Whatsapp Channel Republika