REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri terkait persiapan Pilkada serentak 2015 mendatang, diketahui masih menyisakan persoalan anggaran. Kendala terjadi khususnya dalam pengawasan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada 50 daerah yang belum menyelesaikan anggaran untuk pengawasan.

"Untuk 50 daerah, dalam proses penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), ini saya kira per 22 Juni akan diupdate lagi bertambah," kata Tjahjo dalam RDP di Komisi II Gedung DPR MPR, Senayan, Selasa (23/6).

Menurutnya, belum tuntasnya anggaran pengawasan tersebut hanya karena persoalan teknis saja, yakni terkait dengan kesekretariatan Panwas di Kabupaten/Kota. Untuk itu, mengenai penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas Kemendagri untuk mendorong Panwas dan Pemerintah Daerah.

Sementara mengenai anggaran untuk pengamanan Pilkada juga, kata Tjahjo, saat ini tidak lepas dari fokus Kemendagri untuk persiapan Pilkada serentak mendatang. 

"Anggaran terkait pengamanan memang terkonsentrasi ke pusat, tapi daerah juga tetap menganggarkan, tersedia di APBD," kata mantan anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR EE Mangindaan mengapresiasi upaya Kemendagri dalam mengawasi anggaran Pilkada di 269 daerah. Meskipun menurutnya masih menyisakan beberapa daerah yang belum selesai.

"Tinggal sedikit ini anggaran Panwas jadi bisa didorong cepat selesai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika