REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk hanya 7,3 tahun di 2013. Artinya banyak penduduk yang pendidikannya hanya sampai lulus SD dan SMP.
Persoalan minimnya penduduk yang melanjutkan sekolah bukan persoalan biasa karena berkaitan dengan indeks pembangunan manusia di suatu daerah.
Menanggapi prrmasalahan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya bidang Kesehatan dan Pendidikan, Yane Sriwigantini mengatakan, banyak kendala terjadi saat anak-anak dari SMP hendak melanjutkan ke SMA. Salah satu kendalanya biasanya karena minat anak-anak di pelosok daerah kurang termotivasi untuk melanjutkan sekolah.
"Untuk meningkatkan RLS masyarakat pihak sekolah pun harus lebih proaktif lagi dalam mendorong siswanya untuk melanjutkan sekolah," ujar Yane kepada Republika, Selasa (23/6).
Yane menambahkan, minimnya infrastruktur dasar juga bisa menjadi penghambat dan mengendurkan motivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Menurutnya, hampir seluruh jalan desa dalam kondisi rusak. Jalan rusak tentu menghambat akses anak-anak berangkat ke sekolah.
Selain daripada itu, Yane menegaskan, masalah kemiskinan juga sangat bisa menyebabkan anak-anak putus sekolah. Bagaimana pun faktor ekonomi sangat mempengaruhinya. Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 199 ribu orang atau setara dengan 11,57 persen dari total proyeksi penduduk Kabupaten Tasikmalaya di 2013.
Di 2012 penduduk miskin sebanyak 11,76 persen. Pada tahun berikutnya di 2013 pun tidak ada perubahan yang signifikan, jumlahnya masih 11,57 persen dari proyeksi penduduk dengan jumlah sekitar 1.720.123 jiwa.
Yane mengatakan, seharusnya kalau ada laporan dari bawah mengenai permasalahan pendidikan, UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) menghimpun dan mencari tahu permasalahannya. Selanjutnya permasalahan tersebut dievalusi di Disdik.
Menurut Yane dalam setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu ada poin permasalahan beserta poin solusinya. Akan tetapi biasanya hasilnya tidak dimasukan ke dalam program tahun selanjutnya. "Dalam hal ini kinerja dinas terkait dinilai belum maksimal dan harus lebih maksimal lagi," kata Yane.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
