REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kepolisian Daerah Jabar dan Kodam III/Siliwangi akan membentuk tim khusus untuk memotong mata rantai distribusi pangan di Jabar. Hal ini dilakukan, untuk menekan harga pangan di pasaran.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, saat ini harga komoditas pangan di masyarakat terlampau tinggi. Padahal, harga dari petani atau produsennya tidak semahal di masyarakat/konsumen.
Sehingga, kata Heryawan tidak heran jika tingginya harga pangan di pasaran tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani. "Jadi kerjasama ini pun sebagai bentuk keberpihakan kepada petani," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher usai menggelar pertemuan dengan Kapolda Jabar Irjen. Moechgiyarto, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (19/6).
Aher menduga, kenaikkan harga ini terjadi karena adanya persoalan dalam proses pendistribusian pangan dari petani ke konsumen. Kerja sama ini dilakukan, nantinya untuk meneliti distribusi di lapangan.
"Kami ingin jadi (provinsi) pelopor yang berhasil menata distribusi pangan," katanya.
Aher mengatakan, stok pangan di Jabar dalam kondisi aman. Sehingga, kenaikkan harga pangan terjadi karena tingginya permintaan pasar, bukan faktor kelangkaan.
Dengan adanya tim gabungan tersebut, kata dia, diharapkan kenaikkan harga pangan terjadi secara wajar. Jadi, saat harga cabai Rp 15 ribu dari petaninya, harga di pasaran Rp 45 ribu. Padahal dari petani ke pasar hanya sekitar tiga jam. "Kok naiknya bisa Rp 30 ribu. Berarti ada masalah distribusi. Kalau harganya (di pasaran) Rp 25-28 ribu, kan wajar," katanya.
Sementara menurut Kapolda Jabar, Irjenpol Moechgiyarto, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemprov untuk menjaga stabilitas di Jabar. "Saya betul-betul siap membantu untuk mendukung pembangunan di Jabar ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika