Rabu 17 Jun 2015 18:15 WIB

Keberadaan Tol Cipali Berdampak Buruk bagi Angkutan Umum

Rep: c84/ Red: Bilal Ramadhan
 Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan exit tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Cikamurang, Terisi, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (12/4).  (Antara/Dedhez Anggara)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan exit tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Cikamurang, Terisi, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (12/4). (Antara/Dedhez Anggara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha transportasi Eka Sari Lorena menyoroti dampak dari beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang baru saja diresmikan, terutama bagi angkutan darat.

Mantan Ketua Umum Organda itu menilai, meski dari segi positifnya perjalanan menjadi lebih singkat dengan adanya tol tersebut, namun di sisi lain juga ada dampak negatifnya bagi para angkutan umum dengan jarak tempuh yang relatif dekat.

"Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena sudah ada fasilitas jalan bebas hambatan. Angkutan umum tetap jadi primadona jika jaraknya jauh, untuk angkutan yang jarak dekat ini kan dilematis," ujar Eka di Pasific Place, Jakarta, Rabu (17/6).

Mengatasi persoalan ini, Ia berharap pemerintah memberikan langkah kongkrit agar para pengusaha angkutan jarak dekat tidak tersingkirkan dan harus merelakan penumpangnya akibat adanya tol tersebut.

"Pemerintah tak hanya bisa bicara soal dari-ke saja, tapi bagaimana ketika sampai di suatu daerah, orang itu nantinya bisa bermobilitas. Transportasi itu kan tidak bisa stand alone, tapi harus menyambung dan terintegrasi," sambungnya.

Eka juga menegaskan tidak ada negara-negara di dunia ini yang meminta operatornya maju hanya dengan mengandalkan tarif. Untuk itu, Eka berharap pemerintah segera mengucurkan dana yang dapat diserap oleh publik agar pergerakan ekonomi kembali bergairah lagi.

"Pergerakan ekonomi ini sebagai sebuah bus, kalau bensin, oli, dan pelumas tidak diberikan artinya gerak kendaraan menjadi tidak optimal dan cenderung melamban malah akan mogok," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta para regulator baik pemerintah pusat maupun daerah dapat melihat betapa vitalnya peran angkutan umum darat, yang ia katakan menjadi satu-satunya yang memegang mobilitas orang dan barang antara 60-90 persen.

"Jadi, bayangkan kalau angkutan umum daratnya melamban artinya itu membuat perekonomian kita melamban, karena jumlah orang bergerak sedikit. Artinya perekonomian lebih lamban lagi pergerakannya," lanjut Eka.

Ke depannya, ia berharap pemerintah tidak hanya meminta operator untuk meningkatkan kualitasnya tapi juga memfasilitasi bagaiamana pengusaha tak hanya mengandalkan dari sisi tarif. "Sangat berat buat masyarakat kalau tarif selalu kita naikan," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement