REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 14 organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
"Alhamdulillah tadi diterima oleh Presiden pada hari yang bagus 30 Sya'ban. Kami bicara dari hati ke hati," kata Sekjen LPOI H Lutfi usai ketemu Presiden di Lingkungan Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/6).
Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut LPOI akan berdiri di belakang Presiden dan meminta pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat. "Setiap Selasa kami melakukan rapat melihat situasi dan kondisi, bukan masuk politik. Bagi kami tidak ada KIH, KMP, bagi kami hanya ada Indonesia," katanya.
Lutfi juga mengungkapkan bahwa LPOI merupakan gabungan Ormas Islam yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota LPOI Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (PERSIS), Al Irsyad Al Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan DA'I Indonesia (IKADI), Azzikra, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Umat Islam (PUI), Himpunan Bina Mualaf.
Lutfi mengatakan bahwa LPOI menentang radikalisme, terorisme, ekstremisme sehingga pihaknya meminta presiden mencabut ijin terhadap ormas yang cenderung berbuat hal tersebut di atas. "Ormas Radikal ini duduk atau mendapat surat keterangannya dari Menkumham. Kami minta Presiden supaya cepat ormas radikal itu dicabut, agar kita tenang," tegasnya.
Menteri Agama Lukman Hakim, usai mendampingi Presiden bertemu dengan LPOI, mengatakan Presiden menyambut baik informasi yang diberikan oleh ormas dan menyambut baik kerja sama terkait pencegahan kelompok radikalisme.
Lukman mengatakan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah terbesar umat Islam harus dapat menunjukkan Islam yang ramah dan rahmatan lil 'alamin. Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan Presiden menyatakan peran dan posisi LPOI yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan pencerahan dan membentengi masyarakat dari pengaruh luar yang tidak sesuai falsafah bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika