REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Demokrat, Susilo Bmbang Yudhoyono mengkritisi rencana DPR yang menginginkan dana aspirasi. Menurutnya, wacana Rp 20 miliar per anggota dewan itu banyak menuai persoalan nantinya. Salah satunya, tumpang tindih kewenangan dengan eksekutif dan pemerintah daerah.

"Ada lima hal yang harus dikritisi diuji atas ide dana aspirasi itu. Terutama terkait dengan sistem, governance dan aturan main," ujar SBY melalui akun Twitter resminya, Senin (15/6).

Menurutnya, yang pertama, harus ada formula yang tepat bagaimana meletakkan "titipan" dana 20 milyar dalam sistem APBN & APBD. Ini nantinya agar klop dan tak bertentangan dengan rencana eksekutif.

"Bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yangg diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota?" ujar SBY menambahkan.

Dan persoalan ketiga, SBY mengkritisi bagaimana jika anggota DPR RI punya dana aspirasi, kemudian implikasinya terhadap anggota DPRD Provinsi dan kota. "Serta keempat kalau anggota DPR punya "jatah & kewenangan" untuk tentukan sendiri proyek & anggarannya,lantas apa bedanya eksekutif dan legislatif?," sambungnya.

Kritik terakhir SBY adalah menyoroti bagaimana pola pengawasan atas dana aspirasi tersebut. Menurutnya, sejumlah persoalan itu yang membuat dirinya, selama mengelola 10 tahun APBN selama menjabat, tak pernah menerima usulan dana aspirasi tersebut.

"Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi karena lima hal itu belum jelas dan belum klop," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika