Senin 15 Jun 2015 14:15 WIB

Banten Berikan Kaki dan Tangan Palsu kepada 60 Disabilitas

Rep: C81/ Red: Ilham
  Penyandang Disabilitas sedang mencoba kaki palsu saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2013 di Jakarta, Selasa (3/12).      (Republika/Tahta Aidilla)
Penyandang Disabilitas sedang mencoba kaki palsu saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2013 di Jakarta, Selasa (3/12). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan bantuan kaki dan tangan palsu gratis kepada puluhan penyandang disabilitas di Banten. Sebanyak 60 penyandang disabilitas menerima bantuan kaki dan tangan palsu untuk membatu aktifitas sehari-harinya.

Salah satu penerima bantuan, Enen Suparti (16) tak bisa menutupi kebahagiaannya bisa memiliki kaki baru. "Pengen sekolah lagi, tapi malu. Sekarang seneng banget bisa dapet kaki palsu," kata Enen yang merupakan warga Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang ini, Senin (15/6).

Enen yang sejak lahir sudah mengalami kekurangan fisik ini bahagia menerima kaki palsu. Dia berencana melanjutkan sekolah karena sudah tak malu lagi semenjak memiliki kaki palsu.

Pemberian bantuan kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Lansia yang di adakan oleh Pemprov Banten. "Total ada 60 bantuan kaki dan tangan palsu," kata Plt Gubernur Banten, Rano Karno, Senin (15/6).

Selain memberikan tangan dan kaki palsu, dalam acara ini, Rano juga memberikan bantuan kepada 2.350 dari 26.873 Lansia  yang tercatat tak mampu di Banten. Sedangkan dana yang digunakan diambil dari APBN dan APBD Banten yang di anggarkan untuk 1.000 Lansia.

Bantuan tersebut berupa dana usaha produktif sebesar Rp 1,5 juta per orang selama satu tahun dan bantuan dana pribadi sebesa Rp 200 ribu per orangnya. "Ke depan, bisa kita manfaatkan CSR (Coorporate Social Responsibility). Kita akan atur regulasinya. Karena, kita (Banten) ini kan wilayah industri, baru kabaupaten dan kota yang banyak industrinya yang memanfaatkan CSR," katanya.

Tapi persoalannya, lanjut Rano, ada kabupaten dan kota yang tidak memiliki industri besar, seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Rano berharap kedua kabupaten tersebut bisa mendapatkan subsidi silang. "Kalau saja CSR dikelola provinsi kan semua bisa merata, dan yang tidak memiliki industri pun bisa mendapat CSR," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement