REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat dan lembaga swadaya tak buruk sangka menilai pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penunjukkan Kepala BIN. Mantan Pangkostrad tersebut mengatakan, dua perwira pilihan presiden adalah yang terbaik.
Purnawiraan bintang tiga itu mengomentari soal diajukannya nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Menurut Prabowo, Sutiyoso yang pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya itu ialah perwira yang mumpuni dalam kemiliteran dan intelijen.
"Pertama, saya menilai itukan hak preogratif bapak presiden ya. Tapi, saya menilai beliau (Sutiyoso) perwira yang baik," kata dia, usai menghadiri undangan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, Jumat(12/6). Disinggung soal kepantasan Sutiyoso dalam menduduki jabatan tersebut karena keterlibatannya dalam beberapa masalah hak asasi. Terutama kaitannya dalam peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan 1997.
Prabowo merespon dengan senyuman, dan mengatakan, ada baiknya jika masyarakat tidak selalu menuduh keterlibatan militer dalam setiap aksi kerusuhan. Kata dia, setiap prajurit punya tanggung jawab dan beban tugas. Termasuk bagi Sutiyoso yang saat kerusuhan tersebut memegang komando keamanan wilayah ibu kota.
"Beliau kan juga menjalankan tugas," ujar dia.
Presiden Jokowi mengajukan paket nama untuk menjabat sebagai Kepala BIN dan Panglima TNI ke DPR untuk disetujui. Dua nama itu ialah Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso untuk menjadi Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman.
Kedua ialah Jenderal Gatot untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang bakal purna dinas 1 Agustus mendatang. Dua nama tersebut menjadi perdebatan belakangan.
Nama Sutiyoso dinilai erat kaitannya dengan peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan. Sementara nama Jenderal Gatot menjadi perdebatan karena, 'jatah' Panglima TNI 2015-2017 semestinya dari kesatuan Angkatan Udara. Meski begitu, Komisi I DPR tetap menjadwalkan uji kelayakan untuk keduanya pada 20 Juni mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika