REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menurut Labor Institute Indonesia, gaji anggota DPR RI totalnya mencapai 18 kali dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Sedangkan menurut Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF), gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia, bahkan mengalahkan gaji anggota parlemen Amerika Serikat.
Labor Institute Indonesia berpendapat dari data tersebut, seorang anggota DPR RI yang duduk di kursi legislatif dalam setahun bisa memiliki pendapatan US$ 65 ribu atau sekitar Rp 780 juta di luar gaji ke-13, dana reses atau aspirasi daerah pemilihan, insentif setiap kali ikut membahas rancangan undang-undang.
Meskipun telah menikmati gaji sebanyak itu, anggota DPR RI ini merasa masih perlu untuk menganggarkan dana tambahan. Baru-baru ini DPR RI tengah mengusulkan dana aspirasi anggota DPR RI sebesar Rp 11,2 trilliun atau Rp 20 miliar rupiah per anggota.
“Ini sangat mencederai aspirasi rakyat yang saat ini masih berada dalam kondisi kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan,” kata Andy William Sinaga, Analis Ekonomi & Politik Labor Institute Indonesia kepada Republika, Kamis (11/6).
Jika usulan dana aspirasi tersebut disetujui, setiap anggota akan mengantongi kurang lebih Rp 22 miliar per tahun, dikalikan 555 jumlah anggota DPR RI periode 2014-2019, total negara akan mengeluarkan anggaran Rp 12,21 triliun per tahun.
Padahal, menurut data dari Labor Institute Indonesia, DPR RI periode 2014-2019 tidak produktif. Tercatat selama hampir sembilan bulan masa kerja mereka belum ada satupun Rancangan Undang – Undang (RUU) yang disahkan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang telah mengesahkan 8 RUU dari Prolegnas menjadi Undang-undang dalam masa kerja satu tahun.
Tentu hal ini menjadi permintaan yang aneh bagi DPR RI yang belum menunjukkan kinerja positifnya. Sedangkan sebenarnya tugas seorang anggota DPR RI memanglah menjadi wakil rakyat yang mewakili aspirasi rakyat, tidak sepantasnya meminta anggaran tersendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika