REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sedang mengkaji pembentukan dana stabilisasi. Kajian itu disebut sebagai langkah memperkuat mitigasi perlambatan ekonomi serta antisipasi terhadap kemungkinan datangnya krisis.

"Kita menyiapkan skemanya, ini bukan dana cadangan besar, tapi dana khusus untuk melakukan stabilisasi, untuk emergency. Ini masih konsep, jadi belum kita lakukan dalam waktu dekat," katanya di Jakarta, Rabu (10/6) malam.

Menkeu mengatakan, konsep dana stabilisasi ini akan mendukung skema Bond Stabilization Framework (BSF) yang selama ini menjadi salah satu mitigasi pemerintah ketika terjadi pembalikan arus modal yang bisa mengganggu kestabilan pasar.

BSF merupakan kerangka kerja yang memuat mekanisme koordinasi unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dengan BUMN Asuransi dan Penjaminan dalam melakukan pembelian Surat Berharga Negara. Selain menyiapkan BSF, pemerintah juga telah menyiapkan Crisis Management Protocol (CMP) berupa peringatan dini, untuk menghadapi krisis di sektor keuangan dan mengurangi tekanan yang melanda keuangan negara.

Pemerintah juga menyiapkan pinjaman siaga yang berasal dari mitra multilateral sebagai upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro secara komprehensif senilai 5,5 miliar dolar AS. "BSF ini merupakan framework tapi ini bukan akhir, karena tahapan selanjutnya adalah fund (yang saat ini sedang dalam kajian). Ini yang masih kita pikirkan formatnya," kata Menkeu menjelaskan.

Menkeu pun belum bisa memastikan seperti apa skema dari dana stabilisasi yang salah satu sumbernya berasal dari APBN. Meskipun, konsep awalnya berasal dari dana abadi yang disimpan dalam akun khusus serta dapat dipergunakan ketika keadaan mendesak.

"APBN paling hanya menambahkan kalau perlu, tapi sementara kita belum sampai kesana," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika