REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Pencalonan Jenderal TNI KASAD Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI, menuai banyak kontroversi. Sebab, pencalonan Gatot dinilai menyalahi aturan rotasi matra.
Namun pilihan presiden tetap harus dihormati. Lantaran pencalonan ini tentu disertai alasan penguatan segi politik pemerintahan dan pertahanan negara.
Pengamat militer Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menyebutkan ada tiga hal yang dinilainya menjadi alasan pencalonan Jenderal Gatot. Alasan pertama, Presiden Jokowi membutuhkan konsolidasi politik secara penuh dalam kepemimpinannya.
"Konsolidasi politik ini bisa didapatkannya melalui sokongan penuh dari TNI. Memilih gatot adalah bagian dari mengintegrasikan sokongan TNI secara penuh," kata Muradi kepada ROL, Rabu (10/6).
Kedua, secara figur, Gatot dianggap memiliki pemikiran dan konsep untuk memperkuat sejumlah program unggulan pemerintahan. Bahkan beberapa program tersebut telah diimplementasikan oleh internal TNI AD dengan jejaring teritorialnya.
Apalagi, Gatot juga dianggap paling senior dibandingkan kepala staf lainnya. Sehingga akan mampu mengelola hubungan yang dapat diintegrasikan ke tiga matra dan publik.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Unpad Bandung ini menambahkan, poin ketiga berupa pengembangan postur pertahanan dan doktrin yang masih berbasis kontinen. Hal ini menyangkut pada kemampuan keuangan negara dalam pengembangan yang lebih cepat, saat menggeser paradigma kontinen ke bidang maritim dan dirgantara.
Menurutnya, pilihan ini juga dapat diasumsikan sebaga bagian dari transisi pergeseran paradigma pertahanan. Dengan penguatan dukungan anggaran pertahanan dan pengintegrasian doktrin negara, pertahanan, TNI dan juga doktrin ketiga matra. Pada konteks inilah figur Gatot menjadi strategis untuk memainkan perannnya untuk penguatan dan pengintegrasian ketiga angkatan.
"Catatan pentingnya adalah bagaimana Gatot bisa memposisikan diri sebagai Panglima TNI bukan panglima matra tertentu, namun harus seimbang ketiga matra," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika