REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun 12 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terpadu yang tersebar di wilayah ibu kota pada 2016.
"Sebetulnya kita mau mulai membangun 12 rusunawa itu pada tahun ini. Namun karena terbentur salah satu aturan, maka pembangunannya kita undur jadi tahun depan," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, peraturan yang mengalami benturan itu yakni belum adanya aturan yang memperbolehkan pemerintah membangun hunian warga.
"Saya merasa heran, selama ini ada aturan yang memperbolehkan pihak swasta membangun hunian yang bercampur dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Akan tetapi, kalau untuk pemerintahan belum ada aturan serupa," ujar Ahok.
Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan pihaknya harus menunggu hingga dikeluarkannya payung hukum terkait sebelum seluruh rusunawa itu mulai dibangun pada tahun depan.
"Konsep rusunawa terpadu yang ingin kita bangun itu mirip-mirip dengan swasta. Hanya saja yang kita buat ini adalah rusunawa, bukan rusunami (rumah susun sederhana milik), jadi tidak bisa dibeli dan jadi hak milik, cuma bisa disewa," kata Ahok.
Selain itu, dia mengungkapkan perbedaan lainnya, yaitu jika hunian swasta dilengkapi dengan pusat perbelanjaan berupa mall, maka rusunawa milik pemerintah itu akan dilengkapi dengan pasar rakyat.
"Pasar rakyat itu akan kita letakkan di lantai dasar, di lantai bawah rusunawa. Kami berharap keberadaan rusun terpadu ini mampu memenuhi kebutuhan hunian, terutama bagi warga yang kurang mampu," ungkap Ahok.
Lokasi ke-12 rusunawa terpadu itu, antara lain di Pasar Rumput, Pasar Minggu, Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Grogol, Pasar Serdang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati dan Pasar Blok G Tanah Abang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika