REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai pemerintah bukan hanya berhak namun bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga beras.
“Kalau berhak saja hanya bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kalau tanggung jawab sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras,” kata Enny kepada ROL, Selasa (9/6).
Jadi dalam hal ini, menurut Enny pemerintah jika sudah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam kestabilan tersebut maka sudah bukan lagi hanya mengontrol saja. Ia menambahkan, menjaga kestabilan akan lebih mempunyai pengaruh yang optimal bagi perekonomian pangan.
Sementara itu, menurut Enny ada hal lain jika pemerintah memang ingin melakukan pilihan bukan suatu kewajiban.
“Hubungan mekanisme atau instrumen dengan kontrol itu yang menjadi pilihan,” tutur Enny.
Menurutnya mana yang lebih tepat, pemerintah bisa memilih untuk melakukan yang mana sesuai dengan keadaan ekonomi tersebut.
“Tapi, walau pemerintah menjamin memilih hal tersebut, jaminan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang didalamnya tentu sudah ada kestabilan harga,” ungkap Enny.