Sabtu 06 Jun 2015 18:35 WIB

Wapres JK: Panglima TNI Tidak Harus dari AU

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
 Wapres Jusuf Kalla menembak dengan senapan serbu HK MP7 ketika mengunjungi Makas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (29/5).
Foto: Antara/Saptono
Wapres Jusuf Kalla menembak dengan senapan serbu HK MP7 ketika mengunjungi Makas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (29/5).

REPUBLIKA.CO.ID, SULSEL -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penunjukan panglima TNI yang baru memang tak harus berasal dari Angkatan Udara (AU). Menurut dia, panglima TNI ditunjuk berdasarkan kemampuannya.

"Tidak (Tidak harus dari AU). Itu angkatan itu taat kepada komando, taat kepada panglima tertinggi. Itu pasti dipilih yang paling mampu. Semua mampu tapi pasti dipilih yang terbaik untuk posisi itu," jelasnya di Sengkang, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6).

Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, diatur bahwa panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Namun, menurut JK tidak ada keharusan untuk melakukan rotasi guna mengganti panglima TNI. "Tapi tidak ketentuannya sekarang harus Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, tidak," katanya.

Lebih lanjut, Wapres yakin Presiden akan menunjuk sosok yang memiliki kemampuan yang hebat untuk memimpin. Selain itu, JK juga mengatakan syarat untuk menjadi panglima TNI haruslah yang memiliki bintang empat dan masih aktif.

"Karena ketentuannya hanya seorang bekas kepala staf yang artinya sudah bintang empat, jadi itu aja, karena yang bintang empat masih aktif tak banyak ya memang hanya di situ," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, panglima TNI yang baru tak harus berasal dari Angkatan Udara (AU). Dia menjelaskan, Undang-Undang memang mengamanatkan agar ada rotasi dalam penggantian panglima TNI.

Namun demikian, menurut dia, tak ada keharusan rotasi dilakukan berurutan, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut kemudian Angkatan Udara dan kembali lagi ke Angkatan Darat.

"Itu tergantung kebutuhan politik pertahanan dari Presiden," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/6).

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang saat ini menjabat adalah perwira tinggi angkatan darat. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement